Maarif: Pemerintah Bertindaklah Sesuai Janji

Maarif yakin, ketidakhadiran dirinya tidak akan mengurangi substansi dari pertemuan itu.

Jusuf Kalla dan Ahmad Syafii Maarif (kanan) (Antara/ Saptono)

HELDNEWS.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif dipastikan tidak hadir memenuhi undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bagi Syafii Maarif, yang paling penting bukanlah undangan dari Istana, melainkan bertindak.

"Saya tidak bisa hadir. Saat ini sedang ada acara di Yogyakarta," kata Buya, panggilan Syafii Maarif dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Senin 17 Januari 2011.

Maarif yakin, ketidakhadiran dirinya tidak akan mengurangi substansi dari pertemuan itu. "Tidak perlu ada saya juga tidak masalah kok. Saya ini cuma warga negara sepuh," kata dia.

Menurut  Maarif, kritik yang disampaikan para tokoh agama itu ibarat seseorang yang terkena luka tembak. Siapa target lukanya, itu harus segera diobati.

"Yang paling penting, bertindaklah sesuai janji. Setia pada konstitusi. Jalankan saja, itu saja kok, sangat sederhana," kata Buya.

Buya melihat, respons pemerintah yang langsung mengundang tokoh agama merupakan hal yang wajar. Karena memang sudah semestinya pemerintah mengajak dialog.

Kritik yang disampaikan Buya dan beberapa tokoh agama disampaikan pada Senin 10 Januari pekan lalu. Mereka menilai kinerja roda pemerintah pimpinan Presiden SBY perlu mendapat peringatan keras. "Semua tokoh agama sudah turun gunung, kalau ini tidak diperhatikan, siapa kami ini sebenarnya?" kata Buya dalam pernyataan terbuka tokoh lintas agama di kantor PP Muhammadiyah, pekan lalu.

Menurut Buya, saat ini 'monster' kerapuhan sedang menyerang bangsa Indonesia. Kerapuhan moral, politik, ekonomi. Semua bidang rapuh. "Tapi, ada orang yang tidak merasa, yang tidak mau melihat kerapuhan itu," imbuhnya.

Istana melalui Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto merespons dua hari kemudian. Menurut dia, pemerintah risau dengan editorial di salah satu media tentang kebohongan Pemerintah. Tudingan bohong itu dinilai terlalu jauh.

"Kita juga bicarakan kerisauan pemerintah, terkait editorial di salah satu media. Disebutkan bahwa sudah terlalu banyak kebohongan

yang dilakukan Pemerintah kepada rakyat," kata Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Rabu 12 Januari 2011. (umi)

Posted by AMportal on 09.36. Filed under Berita, Media, Politik . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response